Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Setelah lolos pada penilaian tahap I, Luwu Utara masuk dalam nominasi untuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 tingkat Kabupaten/ kota oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kemudian untuk menentukan peringkat daerah dengan capaian pembangunan terbaik, Pemprov melakukan penilaian tahapan kedua.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani hadir langsung untuk memaparkan capaian pembangunan daerah yang dipimpinnya.
“Kita ketahui bersama, pada tahap kedua ini akan dinilai 4 aspek, 10 kriteria, dan 23 indikator,” sebut Indah pada penilaian tahap II PPD 2024 didampingi tim Bapperida Luwu Utara, baru-baru iniz
Adapun empat aspek yang dimaksud yaitu aspek pencapaian pembangunan, aspek dokumen kualitas RKPD, aspek penyusunan dokumen RKPD, dan aspek inovasi.
Khusus aspek pencapaian pembangunan, orang nomor satu di Luwu Utara itu menerangkan bahwa dari 10 indikator penilaian, Luwu Utara berhasil mengalami tren peningkatan maupun tren penurunan ke arah positif.
“Meski pertumbuhan ekonomi Luwu Utara sempat terpuruk di tahun 2020 akibat Covid-19 dan bencana banjir bandang, namun ekonomi kami berhasil bertumbuh kembali. Dari -0,59% pada tahun 2020, meningkat pesat menjadi 3,9% di tahun 2021, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 4,54%. Dan tentu hal ini sejalan dengan meningkatnya PDRB perkapita ADHB,” papar Indah.
Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Utara terakumulasi tidak pernah mengalami penurunan sejak tahun 2010.
“Kami bersyukur, IPM Luwu Utara terus meningkat sejak tahun 2010, hal ini berarti umur harapan hidup, pengeluaran perkapita, harapan lama sekolah hingga rata-rata lama sekolah di Luwu Utara juga terus meningkat. Selain itu, pada tahun 2023, IPM Luwu Utara berada di angka 73,3 yang mana naik sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 70,51. Kenaikan sebesar 2,8% ini kemudian menjadi peningkatan IPM terpesat yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Utara,” terang Bupati Perempuan Pertama di Sulsel itu.
Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di Luwu Utara terus mengalami tren penurunan.
“Berdasarkan data ketenagakerjaan Luwu Utara per Agustus 2022, dari 169.845 orang Angkatan Kerja, terdapat 165.071 orang yang telah bekerja dan 4.774 orang pengangguran. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Luwu Utara turun sebanyak 966 orang dari tahun sebelumnya,” ungkap Indah.
“Presentase penduduk miskin Luwu Utara juga menurun, dari 13,59% pada tahun 2021, turun di angka 13,22% pada tahun 2022, kemudian turun lagi hingga angka 12,66% pada tahun 2023,” lanjut Istri Anggota DPR-RI, Muhammad Fauzi tersebut.
Ia menuturkan bahwa presentase penduduk miskin ini berhasil ditekan salah satunya melalui program inovasi “HUNIAN TA BARU” yang diinisiasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Luwu Utara, Aspar.
“Dari pelaksanaan verifikasi lapangan dihasilkan 1.222 data kepala keluarga miskin yang memerlukan bedah rumah, data ini kemudian diserahkan kepada sejumlah pemangku kepentingan untuk dilakukan intervensi perbaikan rumah sampai dengan tahun 2024,” jelas Indah.
Adapun pemangku kepentingan yang bekerja sama dan memanfaatkan data dalam program ini yaitu anggota DPR RI Komisi V Muhammad Fauzi, Baznas, PLN, PDAM, Pansimas/SPAM, dan DPUTRPKP2 Luwu Utara.
“Melalui aspirasi Bapak Dewan Muhammad Fauzi, pada tahun 2023, sebanyak 6092 rumah telah dibedah dan tahun ini akan dilanjutkan sebanyak 1200 rumah melalui program BSPS PKE. Kemudian Baznas juga telah melakukan bedah rumah sebanyak 3 unit dan akan kembali melakukan bedah rumah sebanyak 8 unit. Lalu, dari DPUTRPKP2 Luwu Utara telah dilakukan bantuan H-ALS sebanyak 1.990 unit,” sebut Indah.
Sementara kontribusi PLN dan PDAM yaitu melakukan penyambungan listrik KWH ke 48 rumah dan penyambungan air bersih secara gratis. Program bantuan pansimas untuk air bersih sebanyak 332 sambungan rumah dengan jaringan pipa sepanjang 14.404 meter dan bantuan SPAM sebanyak 5.893 rumah tangga miskin dengan panjang saluran 128.189 meter.
“Impact-nya, Luwu Utara kini berhasil keluar dari 3 Besar Daerah termiskin di Sulsel,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indah menyebutkan bahwa tren penurunan TPT dan tingkat kemiskinan ini kemudian berbanding lurus dengan penurunan gini rasio di Luwu Utara.
“Gini rasio Luwu Utara pada 2023 kini berada di 0,342, semakin menurun angka ini berarti ketimpangan pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi antar masyarakat Luwu Utara juga semakin menipis,” ujar Indah.
Selain itu, berdasarkan hasil survei EPPGBM tahun 2023, prevalensi stunting Luwu Utara juga menurun hingga poin 10,51.
Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap realisasi capaian indikator kinerja utama sasaran RPJMD 2021-2026 Luwu Utara pada tahun 2023 berada di angka 80,10 dengan nilai mutu Baik.
“Untuk indikator pengelolaan keuangan, kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali menerima opini WTP atau wajar tanpa pengecualian untuk kesebelas kalinya. Lalu untuk indikator transparansi dan akuntabilitas, dapat kami sampaikan bahwa Luwu Utara mendapat penganugerahan keterbukaan informasi publik terbaik kedua di Sulsel tahun 2023,” pungkas bupati yang karib disapa IDP ini. (*)
