InputSulsel. PALOPO–Sidang paripurna dalam rangka penyerahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo belum mendapat kepastian. Sebelumnya, penyerahan batal dilakukan karena Wali Kota batal hadir dan membuat tiga fraksi di DPRD walkout. Terpaksa, sidang tersebut diskors.
Wakil ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil mengungkapkan jika pihaknya kapan saja dan siap menerima penyerahan RPJMD Wali Kota. Terkait adanya aksi walkout sebelumnya merupakan tindakan protes, sebab penjadwalan penyerahan RPJMD ini merupakan permintaan Wali Kota.
“Dua kali sudah kita tetapkan jadwal penyerahan melalui rapat Badan Musyawarah. Pertama, kita agendakan paripurna pada Selasa, 16 September, namun jadwal tersebut berubah. Wali Kota meminta sidang tersebut dilaksanakan pada Kamis, 18 September. Alasannya, karena bersangkutan ingin menyerahkan langsung RPJMD ini dan akhirnya kita sepakati pengunduran jadwal,” kata Alfri Jamil, (25/09/2025)
Menurut Alfri, aksi walkout yang dilakukan, bukan karena menolak program atau visi misi Wali Kota. Kata dia, justru pihaknya mensupport visi misi Palopo Baru, sehingga ingin mendengarkan pemaparan langsung dari Wali Kota terkait program prioritas dalam periode lima tahun. Bahkan, pada paripurna di hari itu, kita masih menunggu Wali Kota hingga malam.
“Saat ini, sidang masih dalam status skorsing sampai waktu yang tidak ditentukan. Tergantung Wali Kota, kapan dirinya siap menyerahkan RPJMD ini. Acuannya adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017, pasal 9 ayat 2, bahwa kepala daerah menyampaikan atau menyerahkan RPJMD. Bukan wakil kepala daerah atau yang lain,” terang legislar PDI Perjuangan ini. (*)
