Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Ada tiga alternatif pengendalian banjir yang diusulkan pada Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) II Pekerjaan Detail Desain Pengendalian Banjir Sungai Radda yang dibuka secara resmi oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Kamis (26/4) di Aula La Galigo.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang diwakili Nurlela selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Jaringan Sumber Air menyebut, tiga alternatif pengendalian tersebut adalah pembangunan tanggul, pekerjaan normalisasi penampang sungai, dan pembangunan kolam retensi.
“Dari hasil analisis yang dilakukan, untuk tanggul dibangun di kiri dan kanan sungai pada daerah yang terdapat permukiman atau daerah dengan nilai ekonomis tinggi, sementara untuk pekerjaan normalisasi sungai dilakukan dengan pekerjaan galian sedimen yamg menutupi alur sungai, dan kolam retensi akan dibangun di lokasi sekitar pertemuan sungai Radda dengan Sungai Baebunta dan Sungai Baloli untuk menampung sementara debit puncak banjir dari ketiga sungai yang bertemu di satu titik. Ketiga alternatif inilah yang disosialisasikan sekaligus dikomunikasikan kepada Pemda dan masyaraka,” kata Nurlela.
Ia berharap, dari ketiga alternatif tersebut dapat membantu pengendalian banjir dan menekan daya rusak air agar tidak menimbulkan kerugian di masa mendatang.
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan Pemda didampingi BNPB telah menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
“Dalam dokumen tersebut ada lima sektor yang menjadi perhatian kita, yang pertama sektor pemukiman dalam hal ini perumahan masyarakat, yang kedua sektor infrastruktur yang terdiri atas transportasi darat dan sumber daya air, kemudian yang ketiga sektor ekonomi, yang keempat sektor sosial dan yang kelima lintas sektor karena cukup banyak aset pemerintah yang terdampak pada banjir bandang lalu,” kata Indah.
Lebih lanjut, dalam pembangunan ada beberapa faktor yang menentukan detail desain dapat dieksekusi diantaranya faktor teknis, faktor sosial, faktor alam, dan juga faktor anggaran.
“Saya percaya teman-teman di Balai pasti memiliki banyak stok desain tinggal bagaimana desain itu kemudian dapat dieksekusi. Persoalan sosial juga di lapangan paling banyak berdampak pada kecepatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian faktor alam akibat perubahan iklim dan pemanasan global tentu menjadi pertimbangan dalam penyusunan desain, selanjutnya faktor anggaran yang paling dibutuhkan. Beberapa faktor inilah yang terhubung satu sama lain dan saling mendukung untuk kecepatan penanganan pekerjaan. Untuk itu hari ini dihadirkan bapak/ibu, masyarakat perwakilan agar memberikan pertimbangan dan memperkaya dokumen yang dibahas hari ini,” paparnya.
Indah menyebut, Pemerintah daerah tentu tidak bisa sendirian, butuh dukungan dari semua pihak.
“Mulai dari pusat, provinsi hingga daerah termasuk masyarakat. Mengingat dalam Undang-undang, penanganan bencana tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja tapi menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di dalammya.
Untuk itu saya atas nama Pemda mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada Kementerian PUPR atas dukungan yang diberikan, sekaligus mengajak masyarakat agar ke depan dapat bergotong-royong memelihara bangunan, menjaga lingkungan dengan membersihkan saluran-saluran air dan jangan jadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah,” tutur bupati perempuan pertama di Sulsel ini. (Rn)
