Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Hari kerja pertama di Tahun 2023, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani melantik sejumlah pejabat di Aula La Galigo.
Selain Direktur dan Dewan Pengawas Perumda, bupati perempuan pertama di Sulsel itu juga melantik Korwil Pendidikan, Kepala UPT Sekolah, Kepala Puskesmas, dan pengukuhan 24 Pejabat Fungsional hasil penyesuaian Nomenklatur Jabatan sesuai dengan Rekomendasi Mendagri Tanggal 21 Desember 2022.
“Saya ingin kembali menegaskan bahwa rotasi adalah sesuatu yang biasa. Selain untuk penyegaran terutama untuk UPT pendidikan, juga untuk mengisi kekosongan,” kata Indah.
“Selalu saya ingatkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam pembentukan karakter anak didik. Kalau bikin pintar itu cukup mudah, untuk itu PR-nya adalah pembangunan karakter anak didik terutama dalam menghadapi era digitalisasi,” tegasnya.
Terlebih, lanjut bupati yang juga anak dari seorang guru ini mengatakan, saat ini tengah dilakukan transformasi sistem pendidikan merdeka belajar yang tujuannya melahirkan anak didik yang kreatif, adaptif, dan inovatif.
“Anak didik yang tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Sebab kesuksesan sebuah Negara atau daerah bukan karena pribadi-pribadi, tapi ditentukan oleh interaksi baik antar individu, keluarga, dan komunitas,” jelas bupati yang karib disapa IDP ini.
Sementara itu, kepada Kepala Puskesmas yang baru dilantik, IDP menginstruksikan untuk memberi atensi terhadap masalah penurunan stunting di wilayah kerja masing-masing.
“Saya titip masalah stunting, ajak pemdes dan kader untuk bergerak bersama. Target kita, saya optimistis turun lagi. Dan diharapkan Lutra menjadi salah satu penyumbang penurunan prevalensi stunting di Sulsel. Kita sudah on the track dari 2018, menjadi terendah kedua di Sulsel dengan penurunan diangka 18,5% bukan kerja yang mudah. Untuk itu tingkatkan kolaborasi dan terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan,” pesan Indah.
Terkait pengukuhan 24 pejabat fungsional, Indah mengatakan tidak ingin merugikan pihak manapun.
“Hal ini sudah sesuai kebijakan mendagri untuk melakukan penyesuaian nomenklatur, harus disesuaikan dan disetarakan. Karena kalau kita tidak laksanakan, bisa berdampak pada pengembangan karir bapak/ ibu. Saya tidak mau merugikan bapak/ibu sekalian. Sekali lagi selamat kepada kita semua, saya berharap kerja-kerja bapak/ ibu ditahun ini dapat semakin baik dan lebih baik daripada tempat sebelumnya,” harap bupati penerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Kompetensi SDM Aparatur ini. (*)
Komentar