Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Sebanyak 1.800 nelayan dari total 2.000 nelayan di Kabupaten Luwu Utara telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Kini masih tersisa 200 orang nelayan di Kabupaten Luwu Utara yang belum mendapatkan jaminan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara, Armiadi, saat membuka Forum Nelayan Luwu Utara di Aula Kantor Bappelitbangda, Jumat (18/3/2022).
“Pemda telah memberi jaminan perlindungan buat 1.800 nelayan, dari total 2.000 nelayan. Masih ada 200 jiwa yang belum mendapat perlindungan,” ungkapnya.
Pada Forum itu, Armiadi tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih karena Luwu Utara satu-satunya daerah di Sulsel yang menyelenggarakan forum nelayan.
“Forum Nelayan ini begitu penting karena menjadi wadah bagi kita untuk menyampaikan aspirasi demi untuk kepentingan nelayan,” ucap Armiadi
Lanjut ia mengatakan, pemanfaatan dan pembangunan perikanan dan kelautan berkelanjutan melalui penerapan inovasi dan teknologi mutlak harus dilakukan.
Tujuannya tak lain adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan nelayan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Kita berharap nelayan yang terhimpun dalam Forum Nelayan Luwu Utara agar tetap menjaga dan memanfaatkan forum ini dengan baik dan maksimal untuk kepentingan nelayan dan kelautan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan, Muharwan, menyebutkan data Nelayan di Luwu Utara sebanyak 2.000 jiwa yang bergerak di sektor perikanan dan nelayan.
“Saya kira ini representatif untuk menjadi pengurus di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Luwu Utara,” kata Muharwan.
Ia berharap kepada HNSI untuk dapat membangkitkan nelayan Luwu Utara. Sebab penyumbang PDRB terbanyak di Luwu Utara disumbang oleh nelayan.
Sementara Ketua HNSI Sulsel, Andi Chairil Anwar, yang ikut hadir dalam Forum Nelayan, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Luwu Utara atas adanya jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap nelayan melalui APBD Luwu Utara.
“Kami apresiasi ibu Bupati Luwu Utara karena memberikan jaminan perlindungan nelayan berupa BPJS dengan menggunakan APBD Luwu Utara. Luar biasa karena sudah 1.800 jiwa yang sudah terlindungi jaminan sosial,” tuturnya.
Apresiasi yang sama ia layangkan juga kepada DPD II HNSI Luwu Utara karena satu satunya yang menginisiasi terbentuknya Forum Nelayan pada Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
“Saya berharap nelayan Luwu Utara tetap dilindungi dan disejahterakan. Ini coba kami bangun bersama perangkat organisasi nelayan lainnya,” bebernya.
Chairil menyebutkan, HNSI bukan ormas demonstratif, melainkan ormas yang konstruktif. “Kami menyampaikan keluh kesah nelayan dan mendorong kesejahteraan nelayan. Luwu Utara ada banyak komoditi yang bisa menjadi komoditi ekspor,” jelasnya.
Untuk diketahui pula, Forum Nelayan Luwu Utara ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPD II HNSI Kabupaten Luwu Utara. (*)
