Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersipda) Kabupaten Luwu Utara meraih penghargaan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syaid Bando pada Desember 2021 lalu.
Penghargaan yang diraih Dispersipda sebagai Dinas Perpustakaan kategori kabupaten/kota dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dikutip dari Perpusnas.go.id, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan.
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak di luar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi, dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Penilaiannya adalah jumlah kegiatan transformasi yang dilaksanakan di perpustakaan daerah dan kegiatan transformasi di Perpustakaan Desa Binaan Perpusnas RI,” kata Kepala Dispersipda Luwu Utara, Maharuddin usai menyerahkan piagam penghargaan dari Kepala Perpustaakan Nasional RI kepada Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Kamis (20/1/2022) di ruang kerja bupati.
Maharuddin menyebut, saat ini Dispersipda juga melakukan kegiatan rutin dengan membuka kelas kajian. Bahasa Inggris, dan Balistung (Baca, Tulis, Hitung).
Sementara itu, Indah Putri Indriani berharap penghargaan yang diraih dapat dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan.
“Peningkatan pelayanan diharapkan terus diperbaiki, sebab penghargaan ini adalah amanah sekaligus tanggungjawab. Pastikan bahwa semua memiliki akses mendapatkan pelayanan, utamanya pada kelompok rentan,” pinta Indah. (Rls)
