LUWU UTARA, INPUTSULSEL.COM – USAID MADANI terus mendorong pertumbuhan desa inklusi di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu tergambar dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Senin (29/11) kemarin.
Kegiatan yang dihadiri Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar A Yuda Yunus, FC USAID MADANI Luwu Utara Muhammad Sahaka, Direktur Wallacea Basri Andang, serta Ketua Simpul Belajar Lamaranginang (SBL) Luwu Utara Abdul Aziz tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Utara, Alauddin Sukri.
A Yuda Yunus menyampaikan penentuan indikator inklusi adalah bagian yang masih dipandang perlu khususnya dalam mengawal transparansi dana desa.
“FGD yang berlangsung ini atas inisiasi USAID MADANI dan sejumlah NGO melibatkan pemerintah, tujuannya membahas perumusan indikator desa inklusi,” ucap Yuda.
Terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, Yuda berharap pemerintah memperkuat pelibatan kelompok rentan.
“Dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dana desa itu kita harapkan juga ada keterlibatan kelompok rentan, alasannya agar semua merasa dilibatkan sehingga tercipta transparansi,” terang Yuda.
Pemanfaatan dana desa sendiri sejauh ini kerap dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, padahal pemanfaatan dana desa bukan hanya untuk infrastruktur.
“Tetapi mana yang prioritas mana yang sangat dibutuhkan apalagi kalau dihubungkan dengan kemiskinan, itu peruntukannya bisa lebih luas,” sambung Yuda.
Dengan kolaborasi USAID MADANI diharapkan dapat memayungi seluruh kelompok kepentingan yang ada di desa tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik atau sosial dari anggota masyarakat.
Sementara Alauddin Sukri menyebut jika dana desa adalah konsekuensi dari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Regulasi ini menjadi sebuah terobosan besar untuk memajukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa, dan apa yang didiskusikan hari ini akan kita realisasikan sehingga apa yang diharapkan dari teman-teman USAID MADANI dan sejumlah NGO lainnya dalam mengawal dana desa betul-betul dapat berjalan transparan,” tandasnya. (Rls)
