Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Indah: PBJ Harus Dipublis

Berita Utama136 Dilihat

MAKASSAR, INPUTSULSEL.COM — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani secara tegas meminta seluruh perangkat daerah menyelesaikan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2023.

Tidak hanya itu, Indah bahkan meminta  Penginputan Barang dan Jasa (PBJ) rampung akhir Februari.

“Karena rencana umum pengadaan hadir semua maka ini harus tuntas sebelum pulang. Kita akan input RUP-nya di sini,” tegas Indah saat membuka Coaching Clinik  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2023, di Hotel Santika Makassar, Senin (13/02/2023).

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini menambahkan, salah satu hal yang dituntut dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah transparansi dan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait rencana pengadaan barang dan jasa.

“Semua perencanaan pengadaan barang dan jasa kita harus dipublis, siapapun berhak mendapat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengadaan barang dan jasa,” jelas isteri dari Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.

Indah juga berpesan, dalam penyusunan RUP, identifikasi kebutuhan harus benar-benar dilakukan dengan baik, melakukan identifikasi progam skala prioritas dan mendesak, prioritas tidak mendesak, dan lainnya.

“Perlu ada perubahan mindset, sebab yang selalu terjadi adalah memastikan anggaran lalu identifikasi, ini yang menyebabkan RUP selalu terlambat. Untuk itu lakukan identifikasi terlebih dulu berdasarkan prioritas. Saya harap dari kegiatan coaching clinik ini memberikan dampak positif terhadap kualitas lelang pengadaan barag dan jasa di Luwu Utara. Terlebih kita mendorong digital platform dan digital service,” tutup Indah.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan, Asrul Sani menyampaikan pentingnya proses identifikasi dari barang hingga penyedia, termasuk pekerjaan kontruksi.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama sebab kasus tersebut sering terjadi, pekerjaan dianggarkan di DPA sementara lahan masih bermasalah, sehingga tidak bisa berjalan. Jadi idealnya perencanaan pengadaan dilakukan sebelum KUA-PPAS,” sebutnya.

Diharapkan melalui kegiatan coaching clinik penyusunan  RUP bisa berjalan sesuai yang diharapkan sehingga bisa mencapai hasil maksimal dalam penyerapan anggaran tahun depan. (*)

Komentar