oleh

UPT Lantang Tallang Diusul Jadi Kampung Reforma Agraria

Luwu Utara, INPUTSULSEL.COM — Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menggelar Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Rabu (7/4) di Aula Hotel Bukit Indah Masamba.

Pada rakor tersebut, Indah Putri yang juga Ketua Tim GTRA Luwu Utara meminta komitmen seluruh anggota untuk melahirkan Kampung Reforma Agraria.

“Kampung reforma adalah suatu kawasan yang didiami oleh kelompok masyarakat penerima TORA dan/atau masyarakat lainnya yang telah dan sedang dilakukan kegiatan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses sehingga terwujud suatu kampung tematik yang mencerminkan catur tertib pertanahan,” kata Indah.

Pembentukan kampung reforma agraria ini diharapkan terwujud masyarakat yang produktif dan sejahtera.

“Outcome berupa penggunaan dan pemanfaatan tanah optimal dan lestari, sebab kita tidak mau tanah yang sudah dilegalisir dibiarkan begitu saja. Untuk itu penting dilakukan identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar pemanfaatan tanah dapat dimaksimalkan sehingga impactnya pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kelestarian alam dapat terjaga. Hal ini penting mengingat isu tersebut mencuat karena semua perisitiwa yang kita alami belakangan adalah bukti nyata perubahan iklim,” terang Indah.

Terkait lokasi usulan, mantan Dosen Universitas Indonesia ini berharap UPT Lantang Tallang bisa menjadi kampung reforma agraria.

“Desa Lantang Tallang di Kecamatan Msamba ini memiliki 450 bidang tanah dan 150 KK. Saat ini, sementara tahap pemberkasan. Aktivitas ekonomi masyarakat berupa budidaya tanaman holtikultura dan perkebunan sawit. Saya sangat berharap kegiatan terkait GTRA di Luwu Utara bisa dieksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan tentu ini butuh komitmen, sinergitas, dan dukungan kita semua,” pinta bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Senada, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara, Taufik menyebut GTRA butuh keterlibatan stakeholder terkait.

“Reforma agraria bukan cuma persoalan BPN tapi keterlibatan semua stakheolder, untuk itu kita
harus saling bahu membahu mewujudkan reforma agraria. Kita berharap dari rakor ini apa-apa yang menjadi rekomendasi, bisa kita sampaikan dan jadi prioritas di provinsi, dan tentu segera dieksekusi,” harap Taufik yang juga Ketua Pelaksana Harian GTRA Luwu Utara.

Diketahui Rakor GTRA tersebut dihadiri 49 peserta yang terdiri dari beberapa kepala perangkat daerah terkait. (Rn)

Komentar