Inputsulsel-PALOPO–Sidang paripurna penyerahan RPJMD Wali Kota Palopo terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan Wali Kota Palopo , Naili tidak hadir dalam acara tersebut, melainkan hanya Wakilnya saja, Akhmad Syarifuddin, Kamis, 18 September 2025.
Padahal Wali Kota Palopo sudah menyatakan kesediannya hadir. Tiga fraksi yakni, Nasdem, Golkar dan PDI Perjuangan ramai-ramai menarik diri dari forum itu. Ada kesan jika DPRD tidak dihargai. Sementara, dua fraksi lainnya yakni Gerindra dan Demokrat memilih bertahan.
Anggota DPRD, asal fraksi Nasdem, Aris Munandar menyampaikan protesnya dalam forum itu. Dia menyampaikan pentingnya sikap saling menghargai.
“Mestinya Wali Kota hadir dalam forum ini. “Sangat disayangkan jika penyerahan RPJMD ini tidak diserahkan langsung kepala daerah. Ada namanya kita sikap sipalebbi. Jika perlu kita sampai malam kita menunggu Wali Kota,” katanya.
Protes ini juga diikuti oleh perwakilan fraksi lainnya yakni, PDI Perjungan, Golkar dan Nasdem. Mereka memberikan pernyataan wallkout dari forum ini.
Sementara, ketua fraksi Demokrat, Cendrana mengatakan ketidakhadiran Wali Kota tidak harus membatalkan sidang paripurna.
“Ini kan agendanya baru sebatas penyerahan. Bukan pengambilan keputusan. Secara tata tertib DPRD tidak melanggar,” katanya.
Ketua DPRD, Darwis mengatakan dengan sikap yang ditunjukkan anggota DPRD merupakan hal yang tidak bisa diintervensi. “Itu sikap mereka masing-masing. Kami tidak bisa melarang,” kata Darwis.
Kepada wartawan, Darwis menambahkan jika pelaksanaan paripurna yang disesuaikan dengan kesiapan Wali Kota.
“Kami menetapkan jadwal ini karena Wali Kota juga telah didasari keinginan Wali Kota. Sebenarnya, paripurna ini belakang hari sudah agenda dan menyesuaikan kesediaan Wali Kota.
Info yang diterima pihak DPRD, jika Wali Kota ada agenda penting sehingga tidak hadir pada forum ini. “Lagi pula Wali Kota ada di Palopo. Justru pada forum tertinggi ini jauh lebih penting,” kata legislator Nasdem ini. (*)
Komposisi Fraksi DPRD Palopo
– Nasdem (7 kursi+Hanura 1 kursi / ketua)
-Golkar (7 kursi+PKS 1 kursi / wakil ketua)
-PDI Perjuangan (3 kursi / wakil ketua)
-Demokrat (5 kursi+PAN 2 kursi)
-Gerindra (3 kursi)
Komentar