Luwu Utara,INPUTSULSEL.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menerima plakat dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia. Dua penghargaan (plakat dan piagam) diterima karena keberhasilan Pemda Lutra menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini adalah kesembilan kali yang diraih Pemda Lutra, dan delapan kali secara konsekutif.
Plakat dan Piagam Penghargaan dari Menkeu ini diserahkan oleh Kepala KPPN Kota Palopo, dan diterima langsung Bupati Indah Putri Indriani, di Ruang Kerjanya, Rabu (13/10/2021). “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit oleh BPK-RI dan menghasilkan opini WTP. Opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap LKPD ini adalah ke-9 kali yang di terima Pemda Luwu Utara,” kata Indah usai menerima penghargaan. Ia mengatakan, perolehan opini WTP adalah hasil kerja keras Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemda.
“Semoga penghargaan ini menjadi pemantik agar kita lebih bekerja keras lagi, dengan harapan ke depan raihan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” harapnya. Dikatakannya, LKPD adalah hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan PD, selanjutnya LKPD ini melewati proses audit oleh BPK yang berwenang melakukan pemeriksaan LKPD yang terdiri dari 7 komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
“Opini WTP yang dicapai pada LKPD 2020 adalah bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas,” terangnya. Untuk itu, ia berharap, penghargaan ini mampu mendorong segenap jajaran Pemda Lutra untuk membudayakan perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan diri dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun. “WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” jelasnya.
“Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam proses pertanggungjawaban anggaran dan memastikan semuanya disajikan secara transparan dan akuntabel,” tandas Indah. Sekadar diketahui, Pemda Lutra meraih opini WTP pertamanya pada 2010. Kemudian kembali meraih WTP secara beruntun (konsekutif) sejak 2013 sampai 2020. Sebuah prestasi luar biasa yang patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Hadir mendampingi Bupati, Sekda Armiadi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Baharuddin. (Rls)
Komentar