Demokrat Luwu Utara Ajukan Permohonan Sengketa Bacaleg Mantan Napi Korupsi

Senin , 01 Oktober 2018 14:52

INPUTSULSEL.com, MASAMBA — Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara mengajukan pemohonan sengketa proses pemilu pasca putusan Mahkama Agung (MA) memperbolehkan mantan narapidana (Napi) menjadi calon legislatif (Caleg).

Permohonan tersebut disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Utara dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara, pengajuan pada tanggal 26 september 2018 lalu.

“Hari ini (red, 1 Oktober 2018) baru proses adjudikasi dengan agenda pembacaan permohonan oleh pemohon (partai demokrat) dan menghadirkan KPU Luwu Utara selaku termohon,” ujar Ibrahim Umar, Divisi Pencegahan Humas dan Hubal, usai sidang di Kantor Bawaslu Luwu Utara, Senin (1/10/2018).

Dimana pada saat pengajuan bakal caleg (Bacaleg) dari Partai Demokrat Luwu Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos tidak masuk kedalam kedalam daftar calon sementara (DCS).

Karena pada masa pengajuan Bacaleg berproses Partai Demokrat Luwu Utara menarik dokumen kelengkapan Bacaleg tersebut, sebab statusnya dianggap bertentangan dengan Pakta Integritas, pada poin bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

“Memang berkasnya dianggap TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga tidak masuk dalam DCS. Dan juga bertentangan dengan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD,” jelas Supriadi Halim Komisioner KPU Lutra.

Atas dasar putusan MA maka Partai Demokrat Luwu Utara, mengajukan permohonan sengketa proses pemilu tersebut.

Juga dijadwalkan pada sore ini, sidang pembacaan permohonan dari Partai Hanura Luwu Utara atas nama Ridwan Khalid bacaleg Dapil Luwu Utara 1 sengketa proses pemilu, di Kantor Bawaslu Luwu Utara. (*)

Komentar