Kasus Kades Takkalala, Warga Temui Bupati di Rujab

Jumat , 14 September 2018 20:42 - Penulis : | Editor : Rizal
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat menerima warga desa takkalala melakukan protes terhadap kepala desanya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat menerima warga desa takkalala melakukan protes terhadap kepala desanya.

INPUTSULSEL.com, MASAMBA — Sekitar 50 orang warga desa takkalala kecamatan malangke bersama sejumlah mahasiswa menemui bupati Luwu Utara di Rumah Jabatan (Rujab) mempertanyakan kasus yang menimpa kepala desa (Kades) takkalala.

Mereka menyampaikan langsung aspirasinya di hadapan Bupati Indah Putri Indriani dan kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di teras Rujab, Jum’at (14/9/2018) pukul 18.00 wita.

Salah seorang perwakilan warga dess takkalala, Sarmila, menyampaikan kepada bupati meminta agar bupati segera mengambil tindakan terhadap kasus yang sedang menimpa kepala desa takkalala yang sudah terbilang lama.

“Kami sebagai masyarakat mengharapkan agar bupati segera mengambil tindakan, dalam hal ini memberhentikan sementara kades takkalala hingga kasus ini selesai,” ujarnya.

Selain itu lanjut Sarmila, selama proses kasus desa takkalala kepada kepala desa kerap melakukan intimidasi bersama suaminya kepada masyarakat yang dia anggap tidak sejalan.

“Masyarakat bahkan diancam akan diputus rastranya dan bantuan PKHnya (Program keluarga harapan),” jelasnya.

“Begitu juga pengelolaan BUMdes di Takkalala, suaminya yang ditunjuk sebagai ketua. Padahal suaminya itu PNS. Jadi sana itu tidak ada pemberdayaan karena semua dana desa dikelola bersama keluarganya,” tambah Sarmila.

Sementara Bupati Indah Putri Indriani menjawab semua tuntutan masyarakat desa takkalala. Menurutnya pemerintah, telah melakukan ekspose dan hasilnya akan diserahkan ke Kepolisian dan BPKP.

“Setelah ada hasil audit baru kita tindak lanjuti. Apakah bersyarat untuk di non aktifkan atau tidak. Tidak ada hak bupati memberhentikan kades begitu saja tanpa ada proses,” jelas Indah Putri, dihadapan puluhan masyarakat desa takkalala.

Kalau persoalan ancaman, lanjut Indah Putri, itu sudah masuk ranah hukum. Sehingga jika ada bukti ancaman tersebut, silahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Tapi soal ancaman akan mencabut Rastra dan penerima PKH, acuhkan saja. Karena kades tidak berhak untuk mengeluarkan warga yang sudah terdaftar. Tapi soal itu nanti kami tindak lanjuti jika betul ada yang dikeluarkan,” papar Indah.

Lebih lanjut Bupati Luwu Utara menjelaskan bahwa, tinggal kita kawal bersama proses audit tersebut dan menunggu hasil LHP.

“Nanti hasilnya langsung kami tindaklanjuti. Sekali lagi mari kita kawal bersama-sama,” tandasnya.

Diketahui, protes warga terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran dana desa takkalala oleh kepala desa telah beberapa kali dilakukan. (*)

Komentar