Sudah 20 Tahun Tak Ada Hasil, Kontrak HGU PT Seko Fajar Plantation Tidak Diperpanjang?

Kamis , 24 Mei 2018 23:58 - Penulis : | Editor : Rizal
Kecamatan Seko (int)
Kecamatan Seko (int)

INPUTSULSEL.com, MASAMBA — Kehadiran Investor PT Seko Fajar Plantation sebagai pemegang izin Hak Guna Lahan (HGU) di Kecamatan Seko Luwu Utara sejak tahun 1997 sampai hari ini belum membuahkan hasil.

Kepemilikan kontrak HGU PT Seko Fajar Plantation yang berinvestasi di Kecamatan Seko untuk membangun Kebun teh dan kopi arabika dengan luas lahan sekitar 23 Hektar meliputi desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto dan Lodang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani beberapa waktu lalu di Ruang kerjanya. Ia menjelaskan HGU Seko Fajar sejak 20 tahun lalu, tapi tidak ada aktifitas sama sekali menandakan tidak ada keseriusan.

“Tidak ada lagi alasan untuk memberikan rekomendasi perpanjangan izin HGU Seko Fajar, yang akan berakhir pada tahun 2020,” jelas Indah Putri.

Menurutnya, sangat tidak dibenarkan jika ada investor yang telah memegang izin tapi sama sekali tidak ada aktifitas yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Perijinan Luwu Utara Ahmad Yani membenarkan adanya HGU yang dipegang oleh pihak PT Seko Fajar Plantation, berhak atas tanah yang masuk dalam HGU tersebut.

“Sangat disayang HGU yang dikuasai selama 20 tahun itu. Jangan sampai hanya dijadikan untuk mengambil keuntungan dengan adanya izin tersebut. Tapi kita tidak tahu seperti apa,” terangnya, (23/5/2018).

Ahmad Yani berharap, dibutuhkan dukungan semua pihak agar tidak ada lagi investor yang masuk di Luwu Utara seperti itu.

“Kita harus jeli melihat ini persoalan. Jangan sampai, yang lain dipermasalahkan sementara hal seperti ini dibiarkan, yang justru sangat merugikan masyarakat,” paparnya.

Diketahui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sulawesi Selatan tahun 2010 mencabut HGU PT Seko Fajar Plantation dengan alasan diterlantarkan. Namun pihak Seko Fajar melakukan gugatan ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta dan memenangkannya, sehingga kembali berhak atas HGU tersebut. (*)

Komentar